Kemendag Proses Izin Ekspor Konsentrat Freeport Indonesia, Pekan Ini Selesai

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mimneral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah membolehkan PT Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023.

"(Keputusannya) boleh (ekspor konsentrat tembaga), sampai progresnya komitmen dia untuk menyelesaikan (smelter) dan tidak boleh lebih dari pertengahan tahun depan," kata Arifin Tasrief dikutip dari Antara, Jumat (28/4/2023).

Berdasarkan amanat UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), pemerintah mulai menghentikan ekspor komoditas mineral mentah termasuk konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023, namun Freeport diizinkan ekspor sampai smelter yang dibangun mulai operasi pasar 2024.

Sebelumnya CEO Freeport-Mcmoran Inc. sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard C Adkerson mengatakan pihaknya sedang bernegosiasi untuk memperoleh persetujuan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023 sampai pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga baru di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada 2024 mendatang.

"Kita pertimbangkan apa yang sudah terbangun dari komitment proyeknya. Kita pertimbangkan kendala yang dihadapi pembangunannya, kan waktu COVID-19,  kontraktornya Jepang. Jepang saja berapa tahun 'lockdown'. Memang pengerjaan 'engineeringnya' agak sulit berprogres, kalau 'engineering' tidak ada progres, pembelian materi 'procurementnya' juga tidak ada progres," jelas Arifin.

Sampai Maret 2023, proses pembangunan smelter telah mencapai sekitar 60 persen. Ditargetkan smelter ini bisa beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

"Tidak melanggar UU Minerba, kan ada masalah 'force majeur' itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan? virus membahayakan," ungkap Arifin.

Pemerintah, menurut Arifin, mempertimbangkan kendala pembangunan smelter di Manyar yang terkendala pandemi. "Jadi bahan konsiderasi kita karena kalau distop sama sekali maka Mind ID (punya saham) 51 persen, Indonesia sudah 51 persen sahamnya jadi dampaknya akan lebih banyak, kita cari jalan keluarnya" tambah Arifin.